PURWOREJO, Purworejosport.com, Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Purworejo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten. Musrenbang bertema “Penguatan Infrastruktur Berbasis Lingkungan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah” berlangsung di pendopo, Kamis (26/3/2026)
Melalui musrenbang ini Pemkab Purworejo ingin menegaskan komitmennya dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2027. Yakni penguatan infrastruktur sebagai upaya mewujudkan visi Purworejo Berseri.
Musrenbang yang dibuka oleh Bupati Yuli Hastuti ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Suranto. Juga unsur Forkopimda, anggota DPRD, perwakilan Bappeda kabupaten/kota sekitar, instansi terkait, serta unsur perwakilan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan bagian dari tindak lanjut pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Yakni berfokus pada penanganan isu-isu strategis daerah yang diselaraskan dengan visi misi Purworejo Berseri (Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif).
“RKPD Tahun 2027 fokus pada berbagai isu strategis daerah. Seperti pemerataan infrastruktur dasar, pertumbuhan ekonomi inklusif, ketahanan lingkungan, ketahanan sosial. Juga tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel,” jelas Bupati.
Dirinya berharap, Musrenbang ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Melainkan juga harus mampu menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi. Yakni dalam menyusun perencanaan pembangunan yang inovatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo, Hery Raharjo selaku penyelenggara, memberikan penjelasan. Disebutkan, musrenbang ini merupakan media yang sangat penting untuk menyelaraskan dan membahas rencana kerja pembangunan daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui forum ini, diharapkan terwujud perencanaan pembangunan yang partisipatif, dengan melibatkan seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh program pembangunan daerah,” jelasnya. (Yud)
