YOGYAKARTA, Purworejosport.com, – Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui akses informasi yang transparan dan mudah dijangkau, masyarakat dapat mengetahui program, kebijakan, serta perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh badan publik.
Komitmen tersebut terus diperkuat oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB). Atas upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BPOB meraih penghargaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan Kualifikasi Informatif dalam Anugerah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun 2026.
Penghargaan diterima dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata bertema “Strategi Konten Berdampak bagi Masyarakat” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11/2026). BPOB hadir melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama yang juga merupakan Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik yang sekaligus menerima penghargaan, Yusuf Hartanto.
Menurutnya, Predikat Informatif ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi BPOB untuk terus menghadirkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif. Hal ini penting untuk mendukung keterlibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di kawasan koordinatif BPOB.
Sebagai bagian dari upaya memperluas akses informasi, BPOB menyediakan SiKribo (Sistem Kantong Informasi BOB), yaitu layanan informasi melalui WhatsApp di nomor +62 811-2642-080. Melalui kanal ini, masyarakat dapat memperoleh informasi seputar BOB dan pengembangan pariwisata di kawasan koordinatifnya.
“Ke depan, BPOB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar semakin transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Yusuf Hartanto. Upaya ini, lanjut Yusuf, diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
Sekretaris Kementerian Pariwisata sekaligus Atasan PPID Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pijakan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, Kementerian Pariwisata telah menyelenggarakan Monev Pengelolaan Informasi Publik sejak 2023. Memasuki tahun keempat pada 2026, kegiatan ini menjadi upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di seluruh unit kerja. Evaluasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pengisian kuesioner, visitasi, hingga pemaparan.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kementerian Pariwisata juga terus mengembangkan kanal komunikasi dan layanan informasi, salah satunya melalui platform Halo Wonderful Indonesia. (Yud)
![]()
