PURWOREJO, purworejosport.com, Saat ini kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, sementara di sisi lain kebutuhan pembangunan daerah semakin meningkat. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan di tahun 2024 kepala perangkat daerah agar inovatif dan mengarah pada perubahan untuk mengantisipasi tantangan serta peluang yang ada.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti saat membuka Forum Konsultasi Publik dan Pembukaan Masa Musrenbang tahun 2023. Kegiatan itu dihelat dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo tahun 2024 di ruang Arahiwang, Kamis (26/1).
Turut hadir Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi, Sekda Said Romadhon, kepala perangkat daerah, serta berbagai unsur masyarakat, termasuk dari Pemprov Jateng dan Pemda se- eks Karesidenan Kedu. Selain dilaksanakan secara luring, acara tersebut juga diikuti secara daring.
Lebih lanjut wabup mengatakan, pembukaan masa musrenbang menjadi awal serangkaian proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 selama dua bulan ke depan. Yaitu pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Forum Lintas Perangkat Daerah, serta diakhiri Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Purworejo pada Minggu keempat bulan Maret tahun 2023.
“Saya instruksikan kepada para camat untuk melaksanakan musrenbang kecamatan dan para kepala perangkat daerah untuk melaksanakan FPD dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait,” katanya.
Wabup menambahkan, pembangunan ke depan memiliki tantangan yang cukup berat. Kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2024 akan tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial, dan kesehatan.
Dijelaskannya, dalam rangka sinergitas pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, maka sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2024 antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,21, angka kemiskinan sebesar 10,62 – 9,45%, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,27%.
”Selain itu, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,89%, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 – 5,57%, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 74,7, serta Indeks Risiko Bencana sebesar 163,73,” ungkapnya.
Salah satu peserta, Naila selaku Ketua Forum Komunikasi Anak (Forkare) Purworejo mengungkapkan soal tingginya pernikahan usia belia di Kabupaten Purworejo. ”Hal itu perlu menjadi perhatian khusus mengingat dari data yang saya peroleh pada tahun mencapai 208 kasus pernikahan dini,” ungkapnya.
Pada akhir acara dilakukan penandatanganan berita acara antara perangkat daerah terkait dan wakil bupati yang disaksikan Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi, Sekda Said Romadhon, dan Kepala Badpedalitbang Sukmo Widi Harwanto. (Yud)
