LOANO, Purworejosport.com, Pengembangan infrastruktur dasar di Kawasan Otoritatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kunjungan lapangan dan diskusi bersama World Bank serta sejumlah kementerian/lembaga dalam rangka penyiapan Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQTDP).
Kegiatan yang berlangsung di De Loano Glamping Senin (10/8/ 2026) tersebut merupakan bagian dari proses penilaian kesiapan dan kelayakan kawasan sebelum memasuki tahap appraisal. Pembahasan melibatkan World Bank dihadiri Senior Economist, Alejandro Espinosa Wang, Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Plt Dirut BPOB Yusuf Hartanto.
Dalam pertemuan tersebut, BPOB menyampaikan empat program prioritas infrastruktur dasar yang diusulkan melalui skema SQTDP. “Keempatnya meliputi peningkatan akses jalan menuju kawasan, pembangunan jembatan akses utama, pembangunan jaringan jalan di dalam kawasan, serta penyediaan jaringan air bersih,” kata Yusuf.
Menurutnya, seluruh usulan tersebut sebelumnya telah melalui proses verifikasi teknis bersama Kementerian PUPR, termasuk kesiapan Detail Engineering Design (DED), Readiness Criteria, dan dokumen lingkungan.
Pada aspek aksesibilitas, BPOB mengusulkan kelanjutan penanganan koridor Pasar Plono hingga Nglinggo/Bukit Ngisis sepanjang 2,47 kilometer. Rencana tersebut melengkapi sekitar 1 kilometer ruas yang sebelumnya telah diselesaikan oleh Kementerian PUPR. Selain itu, diusulkan pembangunan jembatan utama sepanjang 53,5 meter beserta jalan pendekat sepanjang 240 meter untuk menghubungkan jalan nasional dengan zona otorita.
“Untuk mendukung konektivitas internal kawasan, BPOB mengusulkan pembangunan jaringan jalan sepanjang tujuh kilometer yang akan menghubungkan klaster-klaster lahan HPL seluas 50 hektare. Infrastruktur tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan penyelesaian proses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH),” imbuh Yusuf.
Di sisi lain, penyediaan jaringan distribusi utama dan fasilitas tampungan air baku juga menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan operasional kawasan sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat sekitar.
Penguatan infrastruktur dasar dinilai menjadi faktor penting untuk mendorong pengembangan kawasan dan membuka peluang investasi. Berdasarkan paparan BPOB, sejumlah calon investor telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU), namun realisasi pembangunan masih membutuhkan kesiapan aksesibilitas fisik, air bersih, dan jaringan listrik.
Pemenuhan infrastruktur yang terintegrasi diproyeksikan dapat mempercepat transisi investasi dari tahap komitmen menuju pembangunan fisik. BPOB memperkirakan pengembangan tersebut berpotensi membuka investasi hingga Rp1,5 triliun sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi kawasan penyangga Gelang Projo yang mencakup Kabupaten Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo.
Dampak yang diharapkan antara lain penguatan rantai pasok komoditas lokal dan perluasan akses layanan dasar bagi masyarakat di kawasan perbukitan Menoreh.
Dalam diskusi tersebut, Senior Economist World Bank menekankan pentingnya penetapan skala prioritas dan pemilihan subproyek dengan dampak tinggi yang dapat menghasilkan quick wins. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur dasar sekaligus memperkuat integrasi ekonomi masyarakat lokal.
Kementerian PPN/Bappenas juga menekankan pentingnya memastikan pengembangan kawasan selaras dengan dokumen perencanaan nasional, termasuk RPJPN, RPJMN, dan RKP. Kawasan Otoritatif BPOB disebut sebagai salah satu usulan sentral Kementerian Pariwisata dalam kerangka Perpres Nomor 88 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Borobudur-Yogyakarta- Prambanan.
Melalui proses penilaian dan persiapan appraisal ini, pengembangan infrastruktur Borobudur Highland diarahkan untuk membangun kawasan yang lebih terhubung, memiliki layanan dasar yang memadai, serta mampu mendukung aktivitas pariwisata dan investasi secara berkelanjutan. Tahapan selanjutnya akan menjadi bagian dari proses penyiapan program SQTDP dan pembahasan lintas kementerian/lembaga sesuai ketentuan yang berlaku. (Yud)
