PURWOREJO, Dalam jangka waktu dekat pemerintah berencana akan menaikkan dua jenis BBM yakni solar dan pertalite. Penyebabnya, seperti disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, subsidi BBM yang saat ini sudah mencapai Rp 502 triliun lebih. Hal itu, menurutnya, dinilai benar-benar sangat membebani APBN.
Rencana pemerintah mencabut subsidi solar dan pertalite dan menaikkan harga kedua jenis BBM tersebut menjadi keprihatinan politisi Partai Demokrat DPC Purworejo Henky Tatongko (30). Ditemui Purworejo Sport di kediamannya yang berlokasi di Kelurahan Baledono, Henky menyampaikan tanggapannya.
Menurut politisi milenial tersebut, rencana pemerintah menaikkan harga BBM di tengah kondisi perekonomian yang mulai merangkak membaik pasca dihantam pandemi Covid-19 justru akan membuat kondisi stag.
“Ibaratnya baru pulih dari sakit demam, sedang dalam masa recovery, tiba-tiba diserang batuk, ya akhirnya belum jadi sembuh dari sakit,” begitu menurut Hengky, Selasa (30/8) sore.
Disamping itu, Henky juga berpendapat bahwa
dengan pengurangan subsidi BBM, pemerintah lepas tanggung jawab, yakni secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk ikut menanggung beban negara.
Tidak hanya dihantam pandemi Covid-19, ujian berat yang dihadapi bangsa ini, lanjut Henky, juga meliputi kelangkaan minyak goreng yang sempat membuat panik sebagian masyarakat terutama pelaku UMKM dan ibu rumah tangga. Juga kasus Penyakit Kuku dan Mulut (PKM) yang membuat peternak sapi sempat limbung.
Henky berharap pemerintah memberikan waktu kepada masyarakat untuk menata kehidupan yang sempat morat marit selama pandemi. Kedua jenis BMM yang rencananya akan dinaikkan tersebut memang yang paling banyak dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah.
Efek dari kenaikan BBM tersebut, menurut analisa Henky, juga akan memberikan efek domino untuk kenaikan harga-harga lainnya.
“Ibaratnya begini, petani membawa hasil pertanian dengan menggunakan mobil yang menggunakan BBM jenis pertalite. Karena harga pertalite naik, otomatis harga hasil pertaniannya juga naik, dari mulai pengepul hingga konsumen”.
Begitu juga dengan para nelayan yang menggunakan solar untuk kapalnya melaut. Otomatis karena harga solar naik, maka harga ikan juga mengalami kenaikan untuk menutup biaya operasionalnya.
Kenaikan tersebut berdasarkan pengalaman, tentu akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Untuk itu mewakili politis milenial Henky berharap agar pemerintah mengkaji ulang dan tidak terburu-buru menaikan BBM.
“Beri waktu masyarakat untuk menata kehidupan mereka pasca dihantam berbagai badai. Kebijakan mengurangi subsidi BBM bukanlah keputusan yang bijaksana,”
tegas Henky.
Menurutnya pemerintah bisa memberikan solusi yang lebih baik daripada sekedar mengurangi subsidi BBM, misalnya dengan menaikkan nilai pajak bagi warga negara berpenghasilan di atas rata-rata.
Penambahan lapisan tarif PPh orang pribadi sebesar 35% seperti disampaikan oleh pengamat ekonomi, akan mencerminkan keadilan bagi masyarakat. (Yud)
